Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo menerbitkan surat edaran larangan buka bersama dan halalbihalal yang mengatasnamakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Surat Edaran tersebut mendapat reaksi keras dari DPRD Solo. Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, mengaku telah mendapat aduan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait larangan yang dinilai menyinggung SARA tersebut. Sementara Pemkot beralasan, larangan buka bersama dan halalbihalal untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran SKPD.




“Pemkot melarang bukber dan halalbihalal itu maunya apa? Kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan dana hasil iuran pegawai negeri sipil apa juga tidak boleh? Surat Edaran itu menimbulkan keresahan,” kata Umar seperti dikutip Solopos.com, Kamis (2/7/2015).

“Saya dapat aduan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Solo tentang adanya Surat Edaran itu. Mereka juga resah dengan Surat Edaran itu. Hal itu sudah menyangkut sara,” tambahnya.

Umar telah menghubungi Sekda Solo Budi Suharto terkait surat edaran tersebut. Ia meminta surat edaran dicabut dan diganti dengan arahan agar SKPD tidak menggunakan anggaran jika tidak ada posnya.

“Jadi sifatnya umum, bukan pelarangan bukber dan halalbihalal. Hal itu sangat sensitif dan bisa menyinggung perasaan umat Islam,” katanya lebih lanjut.

Protes senada disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto. Secara kelembagaan ia meminta anggota fraksi di Komisi I untuk membahas persoalan tersebut. Pihaknya juga berencana menyampaikan persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sore ini.

Larangan buka bersama dan halalbihalan tersebut juga memantik protes Muslim Solo. Sejumlah elemen masyarakat antara lain DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta), LUIS (Laskar Umat Islam Surkarta) dan JAS (Jama’ah Ansyarusy Syariah) mendatangi gedung DPRD Surakarta. Kamis (2/7/2015) guna menyampaikan kekecewaannya atas adanya larangan tersebut.

“Umat Islam sangat kecewa dengan sikap Walikota FX Hadi Rudyatmo. Jika alasan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana harusnya bukan dilarang tetapi diawasi” kata Humas LUIS Endro Sudarsono seperti dikutip Fimadani.

Larangan tersebut juga mendapat komentar dari Penulis novel islami Yeni Mulati. “PNS di pemkot Solo dilarang bukber dan rencananya halal bihalal juga bakal dilarang. Alasannya rawan penyelewengan anggaran. Bagaimana dengan natalan besok, ya?” kiritknya dengan nada bertanya. [Siyasa/Tarbiyah.net]

Keterangan foto:
Wali kota Solo FX. Hadi Rudyatmo (Solopos.com)




Share To:
Magpress

Tarbiyah.net

Tarbiyah.net adalah media Islam yang menyajikan berita nusantara, mancanegara dan dunia Islam serta artikel islami. Memihak kebenaran, memperjuangkan keadilan dan menyebarkan fikrah Islam.

komentar