“Kemendagri Cabut Perda Miras,” demikian headline sebuah koran nasional, Jumat (20/5/2016)

“Kemendagri Cabut Perda Miras,” demikian headline sebuah koran nasional, Jumat (20/5/2016). Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris segera mengingatkan Presiden Jokowi.

“Dear Pak @jokowi @PAK_JK @tjahjo_kumolo , banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk naikkan investasi, TAPI BUKAN DENGAN CABUT PERDA MIRAS,” tulisnya melalui akun Twitter @fahiraidris.

Hingga berita ini dimuat, twit itu telah diretwit 68 kali dan menjadi difavoritkan 32 pengguna Twitter.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pencabutan sejumlah perda miras yang akan dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat sementara. Karena itu ia tidak ingin pemerintah dianggap melegalkan miras di sejumlah daerah.






Pencabutan perda miras akan dilakukan dalam rangka merampingkan peraturan agar tidak tumpang tindih. Mestinya, menurut dia, perda miras itu merupakan kewenangan kabupaten/kota, bukan kewenangan provinsi.

"Pencabutan di provinsi karena perda perda itu merupakan kewenangan kabupaten/kota. Jadi kita akan rampingkan supaya gak tumpang tindih," kata Tjahjo seperti dikutip Okezone, Jumat (20/5/2016).

Lebih jauh Tjahjo menambahkan, pemerintah akan terus mendukung tentang perda miras.

"Kami dukung penuh pelarangan miras itu kalau dikonsumsi anak-anak. Seperti kemarin di Papua. Miras ini pelarangannya kita efektifnya karena itu muternya ke kekerasan seksual dan kekerasan lainnya," tambahnya. [Siyasa/Tarbiyah.net]



Share To:
Magpress

Tarbiyah.net

Tarbiyah.net adalah media Islam yang menyajikan berita nusantara, mancanegara dan dunia Islam serta artikel islami. Memihak kebenaran, memperjuangkan keadilan dan menyebarkan fikrah Islam.

komentar