Politisi PDIP Hamka Haq memempersoalkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang langsung 'memvonis' Ahok bersalah tanpa melakukan klarifikasi alias tabayun.

sikap MUI
Politisi PDIP Hamka Haq memempersoalkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang langsung 'memvonis' Ahok bersalah tanpa melakukan klarifikasi alias tabayun.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid menjelaskan, dalam mekanisme penetapan fatwa, MUI membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari komisi atau gabungan dari beberapa komisi, tergantung cakupan masalahnya. Karena kasus pidato Ahok tergolong serius, banyak komisi yang dilibatkan. Kemudian, tim bekerja sesuai mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Lebih jauh, Zainut Tauhid menjelaskan bahwa tidak ada keharusan klarifikasi kepada pihak terlapor jika data pendukungnya cukup kuat. Ia mencontohkan fatwa tentang Lia Eden, Gafatar dan Al Qiyadah Al Islamiyah juga tidak memanggil terlapor.

"Persoalan apakan harus mekakukan tabayyun (klarifikasi) kepada pihak terlapor itu tidak menjadi keharusan sepanjang data pendukungnya sudah cukup kuat. Beberapa putusan fatwa misalnya, fatwa tentang Gafatar, fatwa tentang Lia Eden, fatwa tentang Al Qiyadah al-Islamiyah dan masih banyak fatwa yang serupa yang lainnya, semua itu kami tidak memanggil terlapor. Jadi sudah ada yurisprudendinya. Dan oleh penegak hukum diakui kedudukannya," terang Zainut Tauhid, Senin (7/11/2016), seperti dikutip Detik.






Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi, Selasa (11/10/2016), menanggapi ucapan Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Dr KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas.

Berikut ini isi surat pernyataan sikap yang menuai banyak pujian dari umat Islam:

Pendapat dan Sikap Keagamaan
Majelis Ulama Indonesia


Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.






Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum
DR. KH. MA'RUF AMIN
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, Mag





Share To:
Magpress

Tarbiyah.net

Tarbiyah.net adalah media Islam yang menyajikan berita nusantara, mancanegara dan dunia Islam serta artikel islami. Memihak kebenaran, memperjuangkan keadilan dan menyebarkan fikrah Islam.

komentar