Recent Posts

Alhamdulillah, Hamas dan Fatah Bersatu

10.13.2017
Hamas dan Fatah bersatu
Mahmoud Abbas dan Ismail Haniyah pada 17 Maret lalu (AP)




Hamas dan Fatah mencapai kesepakatan dalam rekonsiliasi di Kairo, Kamis (12/10/2017). Keduanya menyepakati pembentukan pemerintah bersama yang mengawasi seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pemerintahan bersama itu ditargetkan terbentuk paling lambat Desember mendatang.

Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing delegasi Hamas dan Fatah dengan pengawasan Kepala Badan Intelijen Mesir Khalid Fawzi. Hamas diwakili Saleh al-Arouri, sedangkan Fatah diwakili Azzam al-Ahmed.

Kesepakatan itu telah diumumkan oleh Pemimpin Hamas Ismail Haniyah dan juga Pemimpin Fatah Mahmoud Abbas.

“Kesepakatan ini adalah langkah pamungkas untuk mengakhiri perselisihan,” kata Mahmoud Abbas seperti dikutip Anadolu Agency. Seperti diketahui, Hamas dan Fatah “bertikai” selama lebih dari satu dekade.

Hamas dan Fatah berbeda pandangan tentang pengakuan terhadap Israel dan metode meraih kemerdekaan. Fatah juga cenderung sekuler sedangkan Hamas condong pada gerakan Islam dan melawan Israel.






Ketegangan antara Hamas dan Fatah memuncak ketika Fatah tidak mau bergabung di bawah pemerintahan yang dipimpin Hamas sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2006. Akibatnya, timbul perseteruan yang menelan 600 korban dari kedua belah pihak.

Hamas yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Barat kemudian merebut Jalur Gaza. Sedangkan Fatah yang diakui Barat mengelola daerah pendudukan Israel di Tepi Barat melalui Otoritas Palestina yang kini dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Di antara poin penting terkait pemeritahan bersama yang disepakati dalam Rekonsiliasi Kairo adalah sebagai berikut:

Pertama, pengamanan perbatasan Gaza-Mesir di Rafah diserahkan kepada pemerintah bersama Palestina dengan pengawasan Badan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM). Perbatasan yang selama ini dikelola Hamas tersebut akan dijaga oleh Pengawal Kepresidenan Palestina.

Kedua, seluruh kendali administrasi di Gaza yang saat ini dikelola Hamas akan diserahkan kepada Pemerintah Bersama pada 1 Desember 2017.

Ketiga, Palestina akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani. [Ibnu K/Tarbiyah.net]






Tidak ada komentar:

Posting Komentar