Recent Posts

Kemendagri Ancam Pecat Gubernur DKI Jakarta? Ini Tanggapan Cadas Hidayat Nur Wahid

4.01.2018
hidayat nur wahid - anies baswedan
Hidayat Nur Wahid bersama Anies Baswedan (PKS)




Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan ancaman Kemendagri menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika tidak mematuhi ombudsman. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun pasang badan menghadapi ancaman tersebut.

“Apa benar dan apa dibenarkan Mendagri ancam pecat Gubernur DKI, yang dipilih langsung oleh Rakyat Jakarta? Padahal tak ada kewenangan Mendagri untuk pecat Gubernur? Hanya di kabinet “zaman now” menteri pada neko-neko: tentang cabe, tentang cacing dan (kalau benar) tentang ancam pecat Gubernur” kata Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Ahad (1/4/2018).



Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI terkait penutupan Jalan Jatibaru di Tanah Abang, Jakarta Pusat.





Rekomendasi Ombudsman berupa koreksi kebijakan tersebut, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, bersifat final dan mengikat. Karenanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib mematuhi rekomendasi tersebut.

Bagaimana jika Anies tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman itu? Menurut Sumarsono, jika Anies tidak mematuhi rekomendasi tersebut, akan menjadi poin negatif Gubernur dari segi penilaian ketaatan terhadap peraturan.

Bahkan, Kemendagri bisa bisa memanggil Anies untuk dimintai keterangan sebelum dijatuhkan sanksi. Sanksinya bisa berupa pemberhentian sementara tiga bulan sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Pemberhentian sementara tiga bulan untuk dilakukan pembinaan khusus, diklat, karena dianggap tidak memahami pemerintahan," terangnya.

Setelah pembinaan tiga bulan, Anies bisa kembali memimpin DKI Jakarta. Namun jika masih melakukan kesalahan sama, akan diadakan pembinaan lagi selama satu bulan. Jika masih dianggap melakukan kesalahan, ia berpotensi untuk dinonaktifkan. [Ibnu K/Tarbiyah]






10 komentar:

  1. Coba panggil pramono mono itu ke gedung DPR/MPR suruh menjelaskan secara terperinci ucapannya mengatakan paham arheis, komunis, leninisme, marxisme berkembang cepat di Indonesia. PKS kan bisa mengajukan hak interpelasi itu. Kalau Mendagri tak bisa pertanggung jawabkan maka layak dibina karena telah menyebarkan informasi hoax yang meresahkan. Ayo PKS berani jangan hanya diam dan hanya bisa mengcounter saja, jadilah pemain !

    BalasHapus
  2. Kalau ahok yg salah semua sm diam termasuk mendagrinya , tdk adil . Dan kesalahan Anis itu masih perlu di dialogkan , apakah ombudsman dipihak benar atau salah

    BalasHapus
  3. Ingat Om Busman, rekomendasi perihal SHM WNI Keturunan di Yogya yg dilarang memiliki SHM, coba bila Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono,bilang bersifat final dan mengikat. Bila rekomendasi ini tidak di jalankan gubernur DIY bisa di bina dan dipecat....., coba aja mendagri bila berani

    BalasHapus
  4. otak silit ya kayak begitu ,bela wong cilik di usik ,maunya bela yg punya kepentingan memperkaya diri sediri 2019 ganti presiden

    BalasHapus
  5. ngancem ni ye..ente tuh dipilih oleh 1 orang (si mukidi)..beda dg anies moyong..!!

    BalasHapus
  6. Itulah... kalo menteri berasal dari kandang banteng, yaa...gitu ! Srudak-sruduk gak jelas ! Sa'enak'e udhèle dewe.
    Jangan pake akal-akalan binatang donk.

    BalasHapus
  7. Cahyo salah satu BAGIAN dalam sekenareo penghancuran NKRI

    BalasHapus